kosmastoding

Hari ini memasuki hari ke-2 pelaksanaan konklaf untuk memilih paus yang ke-267 pengganti Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025 lalu yang menandakan dimulainya masa Sede Vacante (masa dimana kursi Tahta Suci Vatikan yang kosong). Semalam lewat cerobong asap Kapel Sistina, tempat pemungutan suara dilaksanakan itu memunculkan asap berwarna hitam yang menandakan belum terpilihnya Paus. Maka pemilihan akan kembali dilaksanakan hari selanjutnya dengan masing 4 putaran setiap hari (2 kali pada pagi, dan 2 kali pada sore hari). Tata cara pemilihan lewat konklaf ini memang unik, bahkan secara histori menjadi tata cara pemilihan pemimpin negara atau organinsasi yang paling tua dan ritualnya masih tetap sama dan terus dipertahankan selama 2.000 tahun lebih sejak Yesus Kristus memilih Santo Petrus menjadi Paus yang pertama. Walaupun sejarah ritual ini telah dipengaruhi beberapa zaman seperti masa Kekaisaran Romawi, masa Kekaisaran Romawi Suci (Holy Roman Empire), masa Reinai...

  “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” itulah kata Presiden Prabowo saat HUT Ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024. Opsi pemilihan kepala daerah (KDH) dan wakilnya melalui DPRD kembali digaungkan oleh pemerintah menyusul banyak persoalan dalam pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Persoalan utama seperti money politic, polarisasi dan politik identitas, tingkat partisipasi pemilih yang rendah, biaya politik yang tinggi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pilkada yang kurang baik. Sebagian kecil persoalan pokok itu menyebabkan tujuan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas menjadi tidak tercapai. Walupun demokrasi kita telah berumur 79 tahun namun sesungguhnya masyarakat kita belum siap untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung. Demokrasi yang modern tida...

Menjelang 100 hari pemerintah Merah-Putih, presiden Prabowo mengeluarkan maklumat berupa instruksi presiden yang mengharuskan penghematan anggaran negara berupa efisiensi penggunaannya oleh pelaksana birokrasi pemerintahan. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar 306,6 triliun ( K/L sebesar 256,1 T dan transfer ke pemda sebesar 50,5 T). Awalnya terdapat 16 K/L yang dikecualikan dari inpres itu yang kemudian malah menjadi polemik seolah ada lembaga yang ‘dianak-emaskan’ oleh presiden namun setelah dilakukan ‘rekonstruksi’ dengan DPR melalui komisi-komisi tinggal 4 lembaga yang luput dari pengurangan anggaran itu yaitu BIN, DPR, BPK dan Kemenko polkam. Rekonstruksi anggaran di DPR yang dibahas alot dan seperti kembali ke pembahasan banggar dan rapat komisi yang biasanya bulan Oktober tahun sebelumnya akhirnya tetap disepakati nilai efisiensi 306,6 T. Belakangan setelah pidato politik presiden di HUT ke-17 partai Gerinda baru disampaikan rencana sebenarnya efisiensi yang aka...

  Tinggal menghitung hari kedepan kita akan memiliki presiden baru yang tentunya akan terjadi transisi kepemimpinan organisasi penyelenggaran negara dan juga transisi program dan policy sesuai dengan janji masa kampanye dulu yang tertuang dalam visi dan misi. Pun dalam hitungan kurang dari 2 bulan kedepan akan dilaksanakan pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menjadi pilkada secara serentak terbesar di dunia khususnya di negara dengan sistem demokrasi. Peralihan kepemimpinan di tingkat nasional, daerah (provinsi dan kabupaten) bahkan sampai ke tingkatan terkecil (kepala desa) tak luput dari berbagai dinamika persoalan salah satunya keberlanjutan kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan pemerintahan sebelumnya . Setiap pemimpin yang terpilih memiliki program dan janji politik tersendiri, yang mungkin berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Akibatnya, ada potensi terjadinya perubahan arah kebijakan, bahkan pembatalan program yang telah berjalan. ...