Efisiensi

Menjelang 100 hari pemerintah Merah-Putih, presiden Prabowo mengeluarkan maklumat berupa instruksi presiden yang mengharuskan penghematan anggaran negara berupa efisiensi penggunaannya oleh pelaksana birokrasi pemerintahan. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar 306,6 triliun (K/L sebesar 256,1 T dan transfer ke pemda sebesar 50,5 T). Awalnya terdapat 16 K/L yang dikecualikan dari inpres itu yang kemudian malah menjadi polemik seolah ada lembaga yang ‘dianak-emaskan’ oleh presiden namun setelah dilakukan ‘rekonstruksi’ dengan DPR melalui komisi-komisi tinggal 4 lembaga yang luput dari pengurangan anggaran itu yaitu BIN, DPR, BPK dan Kemenko polkam.

Rekonstruksi anggaran di DPR yang dibahas alot dan seperti kembali ke pembahasan banggar dan rapat komisi yang biasanya bulan Oktober tahun sebelumnya akhirnya tetap disepakati nilai efisiensi 306,6 T. Belakangan setelah pidato politik presiden di HUT ke-17 partai Gerinda baru disampaikan rencana sebenarnya efisiensi yang akan berjalan 3 tahap (saat ini masih tahap 1), tahap 2 nanti berupa efisiensi terhadap deviden BUMN sebesar 300 T yang akan masuk ke hanya APBN sebesar 100 T sisanya dikembalikan ke BUMN sebagai modal usaha, kloter ke-3 nanti akan kembali ada efisiensi 200 T dan akhirnya misi efisiensi pemerintah ini akan mencapai 750 T hanya pada tahun 2025 ini.

Birokrasi negara kita yang selama ini dinilai boros tentu akan beradaptasi dengan pengurangan biaya operasional birokrasi ini, biaya perjalanan dinas yang selama ini menjadi ‘magnet’ bagi para oknum birokrat akan berkurang, kegiatan rapat besar (MICE) yang ditiadakan akan menurunkan pendapatan hotel dan restoran serta para konsultan perencana juga akan gigit jari dengan dihapusnya semua jenis program berbau dokumen perencanaan (DED). Pun operasional kantor pemerintah akan berdampak dengan dipotong anggaran, mulai muncul instruksi dari kesekretariatan seperti mematikan lampu dan AC yang tidak terpakai, tidak lagi lembur di kantor dan bahkan muncul ide kebijakan untuk hanya 3 hari kerja dan sisa 2 hari berupa work from anywhere (WFA) yang katanya tidak akan mengurangi target kinerja.

Tak lain anggaran efisiensi 750 T untuk mewujudkan janji politik selama kampanye dengan program utama Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dialokasikan sebesar 390 T untuk memberikan makan kepada 82,9 juta anak dan ibu menyusui. Sisanya 360 T akan diinvestasi ke Danantara yang merupakan super holding BUMN yang dibentuk dalam rangka mengelola aset negara dan SDA untuk digunakan dalam pembangunan. Misinya akan seperti Temasek (Singapura) atau Khazanah Nasional Berhad (Malaysia).

Kembali ke efisiensi anggaran birokrasi, pun pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) mendapat jatah pengurangan 50,5 T yang dibagi tidak secara merata kepada 514 pemerintah daerah dengan mengurangi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Para birokrasi di daerah pun ikutan galau dengan pemotongan ini yang mungkin akan berpengaruh pada potensi pendapatan pribadi mereka menjadi berkurang. Sebenarnya pemotongan anggaran untuk daerah itu tak sebegitu mengerikannya dan tujuannya malah baik agar daerah berhemat, tak lagi menghamburkan duit untuk kegiatan yang tak bermanfaat. Ada 2 jenis TKD yang disunat yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). DAU disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kab/kota. Sedang DAK hanya disalurkan ke pemda tertentu. Peruntukan DAU sebagian besarnya untuk membayar gaji ASN daerah, disamping untuk membantu pembangunan fisik di daerah sedangkan DAK peruntukannya untuk non gaji pegawai seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pemotongan anggaran ke daerah itu yang awalnya diisukan sebesar 30% namun setelah keluar peraturan menteri keuangan hanya sebesar 3,51% (15,67 T) pemotongan untuk DAU, dari semula 446,3 T menjadi 430,95 T.

Nasib yang kurang baik bagi daerah yang selama ini mendapat DAK yang pemotongannya memang besar yaitu 18,3 T, dari semula tahun sebanyak 36,95 T (hampir 49,52%). Atau bisa dikatakan persentase pemotongan anggaran untuk daerah tersebut malah lebih dari 53%. Salah satu yang merasakan itu kabupaten Luwu dimana pada APBD 2025 TKD berkurang hampir 100 M dari awalnya 1,290 T menjadi 1,192 T bahkan untuk DAK dan DAU spesifik grant (SG) tidak ada lagi alokasinya. Inilah akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur tahun ini dengan kepala daerah defenitif yang baru tentunya akan menjadi tantangan dalam mewujudkan visi misi yang akan tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Maka kepala daerah baru yang akan dilantik di pelataran Istana Merdeka tanggal 20 Februari 2025 ini harus berpikir keras untuk mengelola anggaran hasil efisensi ini agar program quick win (prioritas) dapat dijalankan se-efektif mungkin yang tentu harus didukung dengan ‘kabinet’ kerja yang optimal.

Dan kembali Danantara akan menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan nasional kedepan yang diharapkan akan mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan negara kita dari utang luar negeri dengan kata lain swasembada fiskal negara akan tercapai yang mungkin mengambil tagline presiden Trump, Make Indonesia Great Again (MIGA). Bahkan misi kedepannya nantinya Danantara akan diberikan penugasan khusus untuk membiayai di sektor infrastruktur, energi, swasembada pangan dan pembangunan IKN Nusantara sehingga tidak menjadi beban di APBN. Sehingga fokus APBN pada pembangunan fasilitas dasar masyarakat, operasional birokrasi dan kesiapan SDM menuju Indonesia Emas 2045 dan tentunya para birokrat tidak takut lagi ada EFISIENSI. Ataukah malah tidak berhasil sehingga presiden Prabowo juga akan meniru presiden Trump dengan membentuk kementrian efisiensi seperti Department of Government Efficiency (DOGE) di AS yang sampai harus dipimpin oleh orang terkaya sejagat saat ini, Elon Musk.

Kosmas Toding

Belopa, 18-2-2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ke’layak’an DOB Provinsi Luwu Raya

Gambar
(disclaimer : tulisan ini hanya pendapat pribadi dengan analisis data sekunder) Beberapa hari ini diwilayah tanah Luwu ramai penyampaian aspirasi baik bentuk demo, unjuk rasa, pernyataan sikap bahkan ada dikemas dalam bentuk dialog dan seminar. Tak lain topiknya meminta agar Tanah Luwu ini dimekarkan menjadi provinsi baru sebagai pemekaran dari Sulawesi Selatan. Melalui media sosial, masyarakat baik secara pribadi, komunitas, lembaga adat, mahasiswa, anggota legislatif bahkan beberapa kepala daerah pun telah menyampaikan dukungan terhadap aspirasi ini yang kelihatannya bersifat buttom up, bukan niat dari kepentingan pragmatis dan politis dari pejabat birokrasi.  Hari Lahir Luwu (HJL) dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu pada setiap Januari sering dijadikan momentun untuk menyuarakan isu ini namun tahun ini gaungnya mungkin akan lebih besar, tujuannya agar menarik perhatian pemerintah pusat utamanya agar sampai ke mata dan telinga bapak Presiden Prabowo. Perjuangan pembentukan prov...
Baca selengkapnya

Resentralisasi Otonomi Daerah

Gambar
  “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” itulah kata Presiden Prabowo saat HUT Ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024. Opsi pemilihan kepala daerah (KDH) dan wakilnya melalui DPRD kembali digaungkan oleh pemerintah menyusul banyak persoalan dalam pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Persoalan utama seperti money politic, polarisasi dan politik identitas, tingkat partisipasi pemilih yang rendah, biaya politik yang tinggi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pilkada yang kurang baik. Sebagian kecil persoalan pokok itu menyebabkan tujuan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas menjadi tidak tercapai. Walupun demokrasi kita telah berumur 79 tahun namun sesungguhnya masyarakat kita belum siap untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung. Demokrasi yang modern tida...
Baca selengkapnya

Provinsi Luwu Raya atau Tana Luwu atau Luwu-Enrekang ?

Gambar
disclaimer : tulisan ini merupakan analisa dengan uji asumsi pribadi dengan basis data sekunder dengan melakukan prediksi, dibuat sebagai masukan dan saran bagi perjuangan pembentukan provinsi Luwu Raya Pada Rabu 6/4/2022 Badan legistif DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran provinsi baru di tanah Papua yaitu Provinsi Papua Selatan (Anim Han), Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago), ketiganya menggukanan nama adat sebagai penamaan nama provinsi baru. Walupun terdapat penolakan dari masyarakat yang mengatasnamakan Majelis Rakyat Papua (MRP) karena dinilai pemekaranan daerah otonomi baru ini cenderung “ top down ” atas kemauaan sebagian elit politik pusat bukan atas kemauan dari bawah rakyat Papua sendiri ( button up ), namun secara ketatanegaraan RUU ini tinggal selangkah lagi akan disahkan menjadi UU juga apabila kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru telah dicabut. Yang kemingkinan besar moratorium itu ak...
Baca selengkapnya