Pembangunan Moderat

 

Tinggal menghitung hari kedepan kita akan memiliki presiden baru yang tentunya akan terjadi transisi kepemimpinan organisasi penyelenggaran negara dan juga transisi program dan policy sesuai dengan janji masa kampanye dulu yang tertuang dalam visi dan misi. Pun dalam hitungan kurang dari 2 bulan kedepan akan dilaksanakan pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menjadi pilkada secara serentak terbesar di dunia khususnya di negara dengan sistem demokrasi.

Peralihan kepemimpinan di tingkat nasional, daerah (provinsi dan kabupaten) bahkan sampai ke tingkatan terkecil (kepala desa) tak luput dari berbagai dinamika persoalan salah satunya keberlanjutan kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan pemerintahan sebelumnya. Setiap pemimpin yang terpilih memiliki program dan janji politik tersendiri, yang mungkin berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Akibatnya, ada potensi terjadinya perubahan arah kebijakan, bahkan pembatalan program yang telah berjalan. Dan masyarkatlah yang akhirnya menjadi korban karena terjadi ketidak pastian dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi.

Capaian pemerintahan baik nasional dan daerah dapat diukur dengan capaian dalam indikator makro dan mikro. Per-Juli 2024 ini secara nasional beberapa indikator makro yang tercapai seperti Pertumbuhan Ekonomi (year on year) sebesar 5,05% masih jauh diatas rata-rata di dunia 2,6%-3,2%. Inflasi nasional terkendali di angka 2,13% -bandingkan di China (4,7%), Singapura (2,9%) atau Amerika (2,5%). Indikator tingkat kemiskinan juga dengan tren menurun dari 9,36% pada 2023 menjadi 9,035 pada Maret 2024 pun tingkat pengangguran menurun dari 5,45% pada 2023 menjadi 4,82% pada Februari 2024. Beberapa indikator makro menunjukkan arah pembangunan kita dalam jalur yang baik jika terjadi keberlanjutkan kebijakan bukan perubahan 180 derajat arah kebijakan pemerintahan yang baru nantinya. Bahkan perbaikan kebijakan yang searah akan membantu kita keluar dari ancaman ketidakpastian geo politik dunia saat ini.

Pun di tingkat pemerintah daerah, kita ambil contoh terdekat di Kabupaten Luwu. Pilkada yang akan diikuti 3 pasangan calon ini juga akan menentukan arah pembangunan di kabupaten Luwu kedepan, perubahan kepemimpinan di daerah tetangganya (Kota Palopo dan Kab. Wajo) dan secara regional Sulawesi Selatan juga akan berpengaruh terhadap capaian makro ekonomi nantinya salah satunya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi karena indeks harga komiditi dan rantai pasok barang akan terpengaruh oleh daerah tetangga dimana pembangunan daerah kedepan akan bersifat kawasan (aglomerasi). Maka penting juga tim-tim paslon calon bupati dan calon gubernur dalam menyusun visi dan misi paslonnya mengintergrasikan atau menyamakan dengan daerah tetangganya agar arah kebijakan pemerintahan nanti saling mendukung.

Berdasarkan data BPS per-Agustus 2024 beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Luwu antara lain pertumbuhan ekonomi 5,64% dengan tingkat inflasi (yoy) 2,19%, tingkat kemiskinan saat ini sebesar 11,7%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,51%, pendapatan masyarakat yang diukur dari income per-kapita penduduk mencapai 57,36 juta/jiwa dengan ketimpangan (gini rasio) sebesar 0,341. Indikator pemerintahan di sektor kesehatan saat ini dimana angka stunting .di Kabupaten Luwu sebesar 6,40% dengan cakupan kepesertaan BPJS (UHC) sebesar 87,85%.

Data dengan angkat tersebut tentunya menjadi pedoman dan tanggung jawab pemerintah daerah yang baru nanti untuk dapat di ditingkatkan ke arah yang positif dengan berbagai kebijakan pemerintahan yang mendukung. Dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah ini baik SDA dan SDM serta dengan dukungan jajaran legislatif di DPRD yang baru dimana menjadi bagian dalam pemerintah daerah sehingga fungsi regulator dan operator akan berjalan dengan baik. Secara geografi sekitar 45,87% merupakan daerah pegunungan dan 21,98% merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam baik agropolitan maupun minapolitan. Sektor pertanian dimana luas sawah saat ini 52 ribu hektar dengan produksi Gabah Kering Panen (GKP) mencapai 65,17 ribu ton tahun 2023 dapat terus ditingkatkan, potensi rumput laut 170 ribu ton pertahun. Potensi kepariwisataan juga sangat besar yang ditunjang kondisi alam geografi tersebut dengan mendorong investor bidang pariwisata. Dengan kemudahan dan terbukanya investasi di Luwu akan mendorong kegiatan ekonomi ditunjang dengan rencana APBD tahun 2025 telah mencapai 1,5 triliun menuntut pemerintan daerah nanti menggunakannya secara efektif dan efiensi dengan berbagai kebijakan anggaran dan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Adanya pembukaan kawasan pertambangan dan industri pengolahannya tentunya akan membuka lapangan kerja dengan kebijakan yang mendorong penggunaan tenaga kerja lokal sehingga akan mengurangi angka pengangguran terbuka. Penyediaan sarana aktivitas UKM sampai ke kecamatan juga akan mendorong aktifitas ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat kecil-menengah dan akan mengurangi tingkat kemiskinan. (baca juga : potensi luwu)

Tentunya kebijakan-kebijakan harus tetap berpedoman dengan arah kebijakan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Luwu 2024-2045 yang telah ditetapkan dengan visi Luwu Cemerlang 2045 dengan mewujudkan Luwu yang cerdas, maju, berkelanjutan berbasis agribisnis. Ini juga yang harusnya menjadi pedoman visi dan misi pemerintahan baru kedepan yang akan di tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi yang akan ditawarkan dalam masa kampanye pilkada ini.

Berbagai macam program yang masing-masing ditawarkan paslon tentunya sangat baik sebagai bahan pertimbangan pemilih sepanjang program tersebut akan mendukung visi Kabupaten Luwu kedepan. Adu program janganlah menjadi ajang saling menjatuhkan tapi harus saling koreksi dan saling melengkapi untuk melahirkan program yang lebih sempurna yang dapat dijalankan oleh siapapun pemimpin yang terpilih nantinya. Karena sesuai dengan sistem negara demokrasi kita dan persaingan global yang semakin nyata menuntut juga kebijakan yang rasional, terbuka bagi siapun, tidak lagi ego sektoral dan adaptif menuju kebijakan yang lebih bersifat moderat. Namun itu tetaplah sebuah pilihan biarkan pemilih yang menentukan secara independen.

KT-warga Luwu. 19/9/2024