'Dekat-Dekat' Ibukota
"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022) terkait kriteria calon kepala otorita Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang baru dilegitimasikan dengan lahirnya Undang-Undang IKN. Status pemerintahan bersifat daerah khusus di IKN nanti yang selevel dengan kementrian dan setingkat provinsi akan dipimpin oleh kepala otorita yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bentuk administrasi pemeritahan daerah khusus di IKN nantinya juga tidak memiliki lembaga legislatif setingkat DPRD tingkat I sehingga pengawasannya langsung oleh presiden.
Seminggu ini, publik mulai menerka-nerka calon kepala IKN berdasarkan bocoran/klu dari presiden. Ada 4 nama yang awalnya masuk bursa yaitu eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana. Namum belakang kritera backround arsitek yang digaris besar oleh presiden sehingga calon pun berubah kini mengerucut pada sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah
Sapapun yang nantinya ditunjuk oleh presiden -batas 2 bulan sejak UU IKN ditetapkan-kepala otoritas IKN ini akan memiliki tugas yang sangat besar dan berat karena akan menjadi ‘pemimpin’ sebuah mega proyek yang akan memindahkan pusat pemerintahan negara yang secara multi effect terdapat beberapa sektor dan kehidupan komunitas masyarakat juga akan berpindah. Lebih berat karena IKN Nusantara ini dengan konsep ‘Nagara Rimba Nusa’ dimana sebuah kota modern namun tetap menjaga kelestarian alam. Tugas menjaga kelestarian alam Kalimantan yang kita ketahui sebagai salah satu paru-paru Indonesia bahkan paru-paru dunia ini menjadi beban yang sangat berat bahkan mustahil jika hanya dipikul oleh seorang kepala otorita saja.
Biarpun telah ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang yang secara hukum harus dijalankan oleh siapapun presiden selanjutnya, namun IKN ini masih berpolemik di masyarakat tentang penting tidaknya memindahkan ibukota negara yang saat ini disandang oleh DKI Jakarta. Polemik ini kadang dibawah dalam ranah politik sehingga kajian-kajian teknis, sosial dan keadilan yang disampaikan pemerintah belum dapat diterima oleh sebagai masyarakat. Beberapa hal urgensi atau keharusan yang mendesak yang disampaikan pemerintah antara lain pemerataan penduduk yang menyebabkan urbanisasi ke pulau Jawa sehingga 56,9% atau 150,1 juta penduduk mendiami pulau Jawa sehingga beban yang ditanggung pulau terpadat di Indonesia itu sangat besar salah satunya kebutuhan akan air bersih yang telah masuk dalam kategori krisis air bersih. Kondisi paling buruk krisis air bersih itu di Jabodetabek.
Sisi ekonomi terjadi ketimpangan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional dimana pulau Jawa memberikan kontribusi 59% sedangkan diluar Jawa salah satunya pulau Kalimantan hanya 8%. Ini menggambarkan perputaran roda ekonomi hanya di dominasi di Pulau Jawa yang berdampak tingkat kesejateraan penduduk di Jawa dengan pulau lain terjadi ketimpangan. Urgensi lainnya terkait ketataruangan akan pentingnya segera pemindahan ibukota negara keluar dari pulau Jawa yaitu terjadi alih fungsi/konversi lahan yang sangat besar di Jawa karena kebutuhan area permukiman, perdangangan dan industri yang masih berpusat di pulau Jawa, bahkan data Bappenas tahun 2020 lalu bahwa 44,64% lahan di pulau Jawa telah terjadi alih fungsi yang awalnya hutan lindung, hutan produksi, lahan pertanian berubah menjadi area permukiman, perdagangan dan industri
Dari sisi kebencanaan, beban yang diterima saat ini DKI Jakarta yang setiap hujan terjadi banjir atau genangan akibat telah terjadi penurunan 7,5-10 cm setiap tahun-dalam kurun 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan tanah sebesar 35-50 cm- ini memasukkan DKI Jakarta dalam indeks status resiko tinggi bencana banjir/tenggelam bahkan adanya ancaman potensi gempa bumi dan tsunami besar (megathrust) karena berada dalam lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia dimana telah terjadi pergeseran 6-7 cm per-tahunnya. Sehingga dari segi kebencanaan menjadi sangat urgen ibukota untuk segera pindah dari pulau Jawa ke Kalimantan yang indeks kebencanaan cenderung rendah.
Persoalan transportasi, salah satunya kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta karena banyaknya kendaraan yang berlalu lintas dengan commuting time/waktu perjalanan yang harus memakan 2-3 jam per trip/perjalanan yang apabila tidak macet dapat ditempuh dengan waktu cuman 30 menit. Kemacetan ini menyebabkan persoalan lingkungan akibat konsumsi bahan bakar fosil yang sangat besar sehingga kualitas udara menjadi tidak sehat lagi bahkan tahun 2019 kota Jakarta masuk dalam kota dengan kualitas udara terburuk didunia, juga akibat karena Jakarta menjadi kota terpadat ke-10 di dunia.
Berdasarkan analisa urgensi-urgensi tersebut maka konsep IKN baru yang secara administrasi berada di Kab. Penajam Paser Utara (Kec. Sepaku) dan Kab. Kutai Kertanegara (Kec. Loa Kulu & Kec. Loa Janan) provinsi Kalimantan Timur sangat tepatlah dibangun dengan konsep berwawasan lingkungan dengan tetap mempertahankan struktur bentang alam dan budaya kearifan lokal masyarakat. Luas total IKN Nusantara sebesar 256.142 Ha dengan kawasan inti (K-IKN) seluas 56.180 Ha yang akan menjadi pusat pemerintahan negara. Kawasan inti inilah yang tahap awal akan dibangun oleh pemerintah dengan target tahun 2024 nanti pusat pemerintahan sudah dapat dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara ini bahkan rencananya perayaan Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN baru tersebut yang dipimpin langsung presiden Jokowi. Kawasan inti ini sendiri saat berada dalam wilayah administrasi Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara.
Konsep kota modern berwawasan
lingkungan ‘Nagara Rimba Nusa’ yang
didesain oleh konsultan Urban+ yang
dipimpin oleh Sofian Sibarani yang saat ini menjabat sebagai ketua Ikatan Ahli
Rancang Kota (IARKI) Indonesia sangatlah tepatlah konsep IKN Nusantara untuk
mengatasi urgensi persoalan-persoalan diatas dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan
perkembangan kota dunia masa depan akan akan lebih ekologi dan berbasis lingkungan
hidup.
Konsep hijau yang berwawasan
lingkungan juga dikenap konsep kota atau bangunan Bioklimatik yang memaksimalkan penggunaaan energi pencahayaan dan
penghawasaan secara alamiah dari alam dengan meminimalkan penggunaan energi
listrik. Bangunan pemerintahan di IKN nantinya akan berkonsep Bioklimatik dan smart office yang dihubungkan oleh koridor-koridor bangunan kementrian
yang terbuka dengan alam (open layout).
Kompleks bangunan bioklimatik hutan tropis telah banyak diterapkan di dunia
seperti di Singapura ada Jewel Changi Airport, Kampung Admiralty juga dapat
kita lihat di pengembangan bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.
Sistem transportasi di IKN ini nantinya 80% transportasi massal akan berwawasan lingkungan dengan lebih mengutamakan pergerakan orang dengan berjalan kaki (walkable) dan meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, sarana transportasi kendaraan pintar juga nantinya akan berbasis green transportasi dengan titik perpindahan penumpang (transit) dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sangat mendukung kota modern yang ramah lingkungan. Konsep TOD ini sedang menjadi tren di kembangkan di kota-kota besar di dunia juga telah mulai berhasil dikembangkan di Indonesia salah satunya integrasi transportasi massal di Jakarta (Jak Lingo).
Dengan pindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur ini tentunyan akan berdampak langsung bagi provinsi Sulawesi Selatan dan secara khusus lagi Kab. Luwu sendiri. Jarak Sulawesi Selatan yang sudah ‘dekat’ dengan IKN Nusantara nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara regional di Sulawesi Selatan antara lain kebutuhan sembako-sembilan bahan pokok -dimana Sulsel menjadi pemasok paling besar untuk kebutuhan Kalimantan Timur khususnya. Secara kultur budaya, masyarakat yang di Kalimantan Timur memiliki hubungan erat dengan Sulawesi Selatan karena sebagai besar adah etnis Bugis, Makassar dan Toraja. Bahkan banyak pejabat pemerintahan daerah di Kalimantan Timur (khususnya Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kukar) banyak ‘orang’ Sulawesi Selatan.
Contohnya kepemimpinan di Kab. Penajam Paser Utara yang saat ini dijabat oleh Plt. wakil bupati Ir. H. Hamdam Pongrewa akibat bupati defenitif yang tersangkut dugaan kasus korupsi. Hamdam tak lain adalah putra Luwu tepatnya Padang Sappa, juga merupakan alumni Teknik Sipil Unhas. Bupati PPU nantunya sangat berperan vital dalam pembangunan IKN yang nantinya akan berkoordinasi dengan kepala otorita IKN. Hal ini tentunya akan membuka peluang putra-putri tanah Luwu untuk berperan dalam percepatan pembangunan IKN ini.
Ke’dekat’an dengan IKN Nusantara ini mengaharuskan untuk pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa Kab/Kota di Sulsel untuk menyambut positif dengan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung percepatan perpindahan pusat pemerintahan dan percepatan funsional IKN tersebut yang ditarget pemerintahan dalam 20 tahun kedepan akan betul-betul fungsi ibukota negara Indonesia sudah berjalan di IKN Nusantara ini. Salah satunya kebijakan kewilayahan dan ketataruangan dengan melakukan revisi RTRW tingkat provinsi dan Kab/Kota dengan mengintegrasikan stuktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Kawasan Stategis IKN Nusantara yanga telah disusun.
Pintu-pintu ekonomi barang, jasa dan penumpang yang ada di Sulsel antara lain bandara, pelabuhan penumpang/barang harus segera ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi arus penumpang dan barang akan akan terjadi 10-30 tahun kedepan menuju IKN tersebut. Bandara Hasanuddin, Bandara Bua, Bandara Toraja, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Garongkong, Pelabunan Pare-Pare bahkan pelabuhan Palopo dan Belopa akan menjadi pintu masuk dan keluar menuju IKN tersebut. Selat Makassar yang membatasi Sulsel dan Kaltim kita ketahui merupakan jalur pelayaran internasional (ALKI II) sehingga strategis dalam pelayaran internasional. Sektor pariwisata juga akan berkembang di Sulsel dengan potensi pariwisata alam dan budaya di Toraja yang waktu penerbangan dari bandara Toraja hanya 30 menit menuju IKN.
Kesiapan dan dukungan infrastruktur di Sulsel akan menjadi pemacu dan stimulan pembangunan ibukota baru salah satunya jalur kereta api regional Sulawesi yang sedang dibangun (Makassar-Parepare) akan memasok kebutuhan bahan bangunan dari pabrik semen ke pelabuhan Garongkong di Barru. Nantinya jalur kereta api regional ini akan mamasok kebutuhan barang dan sembako dari sentral-sentral produksi di Sulsel ke pelabuhan di Balikpapan, Penajam dan Tana Grogot. Pemerintahan daerah Kab/Kota di Sulawesi Selatan harus jeli dan tanggap melihat peluang ini akan pemindahan ibukota yang sudah ‘dekat’ dari Sulsel ini membawa dampak ekonomi bagi masyarakat Sulsel sendiri.
Belopa, 26/1/2022
Kosmas Toding
Kabid Rehabilitasi & Rekontruksi BPBD Kab. Luwu
Komentar
Posting Komentar