Berkarya untuk Bangsa
MENJADI
BIROKRAT YANG HANDAL DAN KOMPETITIF
Keterpurukan ekonomi secara nasional, regional dan global yang terjadi sejak tahun 2018 dan terjangan pandemi covid 19 ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya bahkan menutup usahanya sehingga tingkat pengangguran sektor swasta tahun 2020 lalu meningkat dari 4,9% menjadi 7% atau sekitar 9,7 juta angkatan produktif di Indonesia menjadi pengangguran.
Kondisi tersebut menyebabkan pilihan para pencari kerja tersebut akhirnya melirik PNS sebagai cita-cita prioritas dan tentunya menjadi pekerjaan yang jaminannya aman dan berkelanjutan tanpa takut akan kehilangan mata pencaharian untuk sekedar hidup sendiri dan keluarga. Data tahun 2019 mencatat sekitar 5,05 juta pelamar CPNS dan tahun 2020 sebanyak 3,3 juta pelamat, walaupun peluang (probability) untuk lulus hanya sekitar 4-5% dari kouta yang tersedia (tahun 2019, kuota CPNS 197.111). Bahkan persaingan perebutan kouta CPNS tahun-tahun kedepan akan sangat ketat dan terbatas, walaupun diprediksi apabila pandemi segera teratasi akan berdampak juga akan terbukanyan kembali lapangan kerja disektor swasta.
Hal itulah yang menyebabkan, PNS saat ini kembali ‘naik daun’ seperti pada jaman orde baru dan awal reformasi dulu, kala itu PNS menjadi kebanggaan di masyarakat dan bahkan menjadi cita-cita sejak masih kanak-kanak. PNS atau birokrat secara harapiah berasal dari bahasa Prancis: bourrée yang berarti meja adalah orang yang menjalan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang sering kali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya, tugas dan pekerjaan umum sering berupa pekerjaan administrasi "pekerjaan meja"- kuno dan tak menarik kan? hehe…
Birokrasi sendiri dari semua teori dan pendapat dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan dengan struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Dari pengertian itu dan pengalaman birokrasi kita di Indonesia selama ini tak heran orang menganggap birokrasi itu pekerjaan kaku, statis, kurang professional, tidak melakukan perubahan (tidak transformasional) sehingga masih dianggap sebagai pekerjaan yang berada dalam “zona nyaman” bagi pelakunya.
-Zaman pun sudah berubah- birokrasi di negara demokrasi seperti Indonesia saat ini dinilai sudah tidak tepat dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman modern dengan industrialisasi dan digitalisasinya, birokrasi negara-negara berkembang dan negara maju telah berubah bahkan sistem manajemennya sudah mengadopsi manajemen perusahaan swasta. Jika kita masih mempertahankan model kuno birokrasi itu maka tinggal menunggu waktu negara kita akan semakin tertinggal dari negara lain. Dampak negative model birokrasi Indonesia ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam dunia birokrasi. Para ahli dan pakar kemudian berkesimpulan bahwan sistem birokrasi Indonesia harus dirubah untuk mengurangi tingkat KKN tersebut.
Reformasi Birokrasi
Maka sejak pemerintahan presiden SBY dan presiden Jokowi saat ini mulailah dijalankan reformasi birokrasi dengan peraturan-peraturan pendukung dan pelaksananya, walupun jalannya masih lambat namun mulai ada perubahan kearah yang lebih baik.
Salah satu strategi dalam menjalankan reformasi birokrasi tersebut yaitu harus didukung denga SDM yang berkualitas, berkompeten, berintegritas dan selalu memiliki jiwa wawasan kebangsaan Pancasila sebagai idielogi negara kita. Untuk mendukung ketersediaan SDM birokrat seperti itu maka pola rekruitmennya pun dirubah dengan pola penerimaan secara nasional dang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) sudah mencakup tes karakteristik pribadi (TKP), tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tes kemampuan akademik dan intelejensi (TKA). Dengan model rekrutemen seperti itu diharapkan akan dihasilkan SDM birokrat yang handal, kompetitif dan jauh dari praktek KKN.
Selain melalui tahap rekruitmen, peningkatan SDM birokrat tersebut harus dilaksanakan pelatihan-pelatihan tematik yang adil, merata dan berkelanjutan sehingga kompetensi birokrat tersebut akan selalu ter-update daan ter-upgrade. Untuk peningkatan kualitas SDM birokrat tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain meningkatkan kompetensi birokrat yang telah ada, negara juga tentunya harus mempersiapkan para calon birokrat yang masih mengenyam pendidikan dengan cara memberikan mereka fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan tentunya memberikan pembiayaan berupa beasiswa untuk mendukung penyelesaian pendidikan mereka.
’Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju,” Itulah pendapat sekaligus instruksi Presiden Jokowi dalam pidato tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2020.
Sejak periode I (2014-2019) dan saat ini periode II (2019-2024), peningkatan SDM menjadi salah satu fokus utama kebijakan pembangunan nasional, bahkan dalam APBN tahun 2020 kebijakan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas Pertama dari 5 prioritas utama kebijakan nasional. Hal tersebut tentu berpengaruh pada kebijakan fiskal dengan terjadinya peningkatan alokasi bidang pendidikan yang tahun 2015 sebesar 390,3 triliun menjadi 505,8 triliun di tahun 2020, persentasi peningkatan sebesar 29,6 persen ini masih sesuai dengan amanah konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara.
Reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah Jokowi saat ini menuntut perubahan mendasar dan paradigma dalam menjalankan roda organisasi birokrasi seiringi dengan persaingan ekonomi terbuka di dunia dan perkembangan terknologi informasi 4.0. Birokrasi yang maju dan modern harus didukung dengan SDM yang handal dan kompetitif serta mengukuti kemajuan teknologi informasi bukan baby boomer -generasi jaman old.
Pemimpin Jaman Now
Setelah terbentuk sistem manajemen reformasi birokrasi dan tersedianya SDM birokrasi yang handal dan kompetitif, maka organisasi birokrasi dan orang didalamnya tidak akan berjalan sesuai dengan sistem yang baik jika tidak ditunjang dengan pemimpinya yang baik dalam menjalankan roda organisasi tersebut.
Organisasi birokrasi yang modern ditunjukkan dengan selalu melakukan inovasi dan terobosan untuk mengatasi persoalan maupun dalam meningkatkan kinerjanya. Tidak bekerja secara statis atau kaku namun selalu dinamis dan tertantang untuk selalu keluar dari zona nyaman yang selalu ini identik dengan birokrasi Indonesia sejak dahulu. Maka pemimping organisasi modern itu harus dibekali dengan modal ilmu pengetahuan, mentalitas, ideologi Pancasila dan kecerdasan spritual yang mumpuni.
Pemimpin organisasi birokrasi modern saat ini harus dijiwai wawasan kebangsaan, bela negara dan kepemimpinan Pancasila sebagai idieologi negara kemudian secara kompetensi harus memiliki pengetahuan luas, transformasional, berintegritas, memiliki cara berkomunikasi yang efektif, jejaring kerja yang luas dan mampu menjalankan organisasi secara digital yang saat ini tidak bisa lagi ditawar dengan perkembangan era digitalisasi 4.0.
Pemimpin birokrasi modern harus memiliki cara komunikasi efektif dengan selalu menyampaikan pesan secara informative, regulative, persuasive dan interagtif serta selalu berkomunikasi secara 2 arah dengan melakukan brainstorming dengan rekan kerja maupun bawahannya. Hubungan kerja dan jejaring kerja dengan organisasi ekternal sangat dibutuhkan dimiliki oleh seorang pemimpin birokrat sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak lain sehingga terbentuk team work atau satgas yang baik dan kompak dalam menjalankan kebijakan strategi pemerintah pusat dan daerah.
Maraknya pengaruh ideologi dari negara luar –tidak sejalan dengan Pancasila- saat ini yang sudah sering kita rasakan telah menggangu stabilitas keamanan dan politik negara kita bahkan telah masuk dalam sendi-sendi birokrasi pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah. Maka pentinglah seorang pemimpin birokrasi memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara berdasarkan Pancasila sehingga pengaruh negative ideologi luar itu tidak merusak tatanan reformasi birokrasi yang sudah dibentuk.
Baru-baru ini marak pemberitaan media proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang menimbulkan opini pro dan kontra karena adanya tes wawasan kebangsaan sehingga beberapa pegawai KPK yang selama ini berkinerja baik sebagai penyidik dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut. Pemerintah tetap bersih keras menjadikan tolak ukur dasar jiwa wawasan kebangsaaan Pancasila dan bela negara itu sebagai indikator kelulusan bahkan tolak ukur pengalaman, pengetahuan bidang harus menjadi tolak ukur kedua.
Birokrasi di Kabupaten Luwu
Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Luwu dijalankan oleh PNS sebanyak 5.567 yang tersebar di 30 OPD, 22 kecamatan, 207 desa dan 20 kelurahan. Birokrasi sebanyak itu untuk menunjang pelayanan kepada penduduk yang pada tahun 2020 sebanyak 368.815 jiwa. Kondisi georafis Luwu yang terpisah 2 bagian oleh adanya daerah otonom (Kota Palopo) ditengah sebagai pemisah menjadi salah satu tantangan dan hambatan dalam pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Banyaknya organisasi birokrasi pemerintahan sampai tingkat desa tersebut menuntut terobosan dan inovasi dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Pemerintah Luwu dibawah kepemimpinan bupati Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan wakil bupati Syukur Bijak, SE telah melakukan beberapa inovasi dalam pelayanan birokrasi sejak memimpin tahun 2019. Sejalan dengan Permen PAN & RB 25/2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi birokrasi pemda Luwu juga sudah mulai menyusun penyederhanaan OPD. Juga UU 11/2021 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan penghapusan beberapa jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, pemda Luwu juga telah menyusun komposisi model struktur organisasi tersebut untuk mempersingkat dan mempermudah proses perizinan dan pelayanan administrasi pemerintah.
Salah satu kebijakan dibidang pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM birokrasi, Pemda Luwu sejak 2019 melalui BKPSDM Luwu gencar melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan keahlian. Itu terlihat dari sejak 2019 sampai 2021 untuk pelatihan kepemimpinan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemda Luwu telah mengikutikan 10 orang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), 35 orang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Adminitrasi (PKA), 50 org mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Itu dilakukan untuk merubah pola kepemimpinan birokrasi lama dengan model kepemimpinan yang transformasional. Juga ratusan yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS untuk mempersiapkan mereka sebelum masuk dalam dunia birokrasi. Masih sedikit pemda yang mengirimkan banyak PNS-nya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan seperti itu.
Birokrasi yang bebas korupsi harus didukung oleh lingkungan kerja yang baik dan bersih, pemda Luwu juga mendukung program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) yang awalnya dimotori oleh Kejaksaan Negeri Luwu melalui kajari Erny Veronica Maramba, S.H., M.Hum. Pada tahun 2020 lalu sebanyak 4 OPD yang menjadi contoh pengembangan zona integritas tersebut dan kedepannya sebuah organisasi birokrasi lingkup Pemda Luwu akan mengimplementasikan zona integritas pelayanan birokrasi tersebut. Saat ini beberapa organisasi vertikal non pemda (polres, pengadilan negeri, kemenag, ATP/BPN) telah menjalankan zona integritas tersebut.
Birokrasi dianggap baik jika terdapat keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai objek pelayanan. Informasi yang akuntabel harus bisa diketahui oleh publik. Adanya peraturan keterbukaan informasi publik mendorong pemda Luwu mengharuskan seluruh organisasi birokrasi memiliki media pemberi informasi publik. Tahun 2020 lalu bahkan dengan inisiasi kejari Luwu melakukan Lomba KIP tingkat desa dan tahun 2021 ini untuk tingkat kecamatan dan OPD.
Indikator keberhasilan kepemimpinan organsasi birokrasi yang modern dapat dilihat dari inovasi/terobosan yang dilakukan, pengaruhnya terhadap anggotanya dan output, outcome dan dampaknya akan selalu berkelanjutan dan dijadikan role model oleh organisasi lain. Akhirnya reward atau penghargaan akan datang dengan sendirinya dan otomatis akan mendukung keberhasilan pemerintah daerahnya- ditunjukkan dengan level tertinggi SAKIP, LKPJ dan indikator kinerja pemerintahan lainnya.
Kolaborasi dan sinergitas antar organisasi birokrasi baik lingkup pemda Luwu dan organisasi vertikal dan stakeholder dalam menjalankan reformasi birokrasi di Kabupaten Luwu yang telah berjalan dan dianggap berhasil akan dijadikan role model bagi daerah lain. Hal ini juga akan menjadikan profesi birokrat (PNS) sebagai profesi mulia dan membanggakan serta akan menjadi role model (teladan) ditengah masyarakat.
KT
29/7/2021
Komentar
Posting Komentar