Kabupaten Luwu ‘menuju’ era digital 4.0

Kabupaten Luwu ‘menuju’ era digital 4.0

Berkat pemanfaatan peta digital dalam perizinan, Luwu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) Tahun 2020 yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2020. Pemerintah Kabupaten Luwu meraih penghargaian predikat Praktek Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha. Dari seluruh kab/kota seluruh Indonesia hanya terpilih Kota Bandung, Kota Medan, Kota Payakumbuh dan Kab. Luwu.

Penghargaan dari lembaga anti rasuah ini patut dibanggakan karena bukan berdasakan perlombaan namun atas dasar penilaian kinerja pemerintahan daerah oleh tim Stranas PK yang terdiri atas KPK, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian ATR/BPN terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Luwu khususnya dalam perizinan berusaha dengan penggunaan peta digital.

Peta digital merupakan produk Perda 6/2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi (PZ) Perkotaan Belopa yang sejak  tahun 2018 telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan Gistaru ATR/BPN yang digunakan dalam perizinan sehingga masyarakat dan pelaku usaha menjadi mudah untuk mengurus izin dan berinvestasi di Kabupaten Luwu.


 

Penggunaan peta spasial berbasis digital ini juga bagian dari keterbukaan informasi publik pemerintah Kabupaten Luwu kepada masyarakat luas sehingga proses perizinan dan pemanfaatan ruang menjadi mudah, cepat dan transparan sehingga praktek suap dapat dihindari. Sebelum penggunaan peta digital ini proses pemberiaan izin bisa sampai 1 tahun lamanya, setelah penggunaan peta digital izin dapat dikeluarkan maksimal 12 hari bahkan bisa lebih cepat.

Acara yang diselenggarakan secara daring dan luring ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo yang dalam sambutannya mengatakan bahwa “Ada tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Ketiga agenda tersebut ialah pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.”


 

Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd yang dipercaya sebagai salah satu panelis, dalam paparannya menjelaskan bahwa peta digital berbasis RDTR dimanfaatkan untuk pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu sendiri telah diterapkan sejak bulan oktober 2018 dan telah terintegrasi dengan sistem OSS.



 

Lanjut Bupati Luwu memaparkan pemanfaatan peta digital berbasis RDTR ini pelayanannya dilakukan secara online, sehingga lebih transparan dan mudah diakses. Negosiasi antara pemohon dan tim teknis perizinan juga berkurang dan waktu layanan. Program peta digital ini sangat membantu masyarakat yang tadinya mengurus perizinan itu harus bolak-balik ke kantor ditambah lagi proses tinjau lokasi, administrasi dan lain sebagainya yang memakan waktu, stamina dan biaya, kini dengan peta digital sangat memudahkan bagi masyarakat karena memperpendek rentang kendali untuk pengurusan perizinan,”

Sejak Tahun 2016 dengan terbitnya Perda RDTR & PZ tersebut telah digunakan dalam proses perizinan yang sangat operasional dan mudah dalam pemberian assesment/persetujuan terhadap lokasi yang dimohonkan. Memang dulu sebelum adanya RDTR & PZ, pemberian rekomendasi perizinan yang hanya berdasar RTRW sangat sulit dan spekulatif karena skala peta RTRW yang kecil yaitu 1:50.000 sedangan RDTR dengan skala besar 1:5.000 sehingga lebih detail dan rinci.

Dalam Talkshow ini, bupati Luwu bertidak sebagai panelis bersama Walikota Bandung, Walikota Medan dan Walikota Payakumbuh. Bertindak sebagai penanggap Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Direktur Eksekutif World Resources Institute (WRI) Dr. Nirarta Samadhi dengan dipandu moderator terkenal Kompas TV Aiman Witjaksono. 

26/8/2020 

KT-asn Pemda Luwu

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Moderat

Gambar
  Tinggal menghitung hari kedepan kita akan memiliki presiden baru yang tentunya akan terjadi transisi kepemimpinan organisasi penyelenggaran negara dan juga transisi program dan policy sesuai dengan janji masa kampanye dulu yang tertuang dalam visi dan misi. Pun dalam hitungan kurang dari 2 bulan kedepan akan dilaksanakan pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menjadi pilkada secara serentak terbesar di dunia khususnya di negara dengan sistem demokrasi. Peralihan kepemimpinan di tingkat nasional, daerah (provinsi dan kabupaten) bahkan sampai ke tingkatan terkecil (kepala desa) tak luput dari berbagai dinamika persoalan salah satunya keberlanjutan kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan pemerintahan sebelumnya . Setiap pemimpin yang terpilih memiliki program dan janji politik tersendiri, yang mungkin berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Akibatnya, ada potensi terjadinya perubahan arah kebijakan, bahkan pembatalan program yang telah berjalan. ...
Baca selengkapnya

'Emas' Luwu (bag. 1)

Gambar
  Belakangan 3 bulan terakhir ini di kota Belopa terlihat banyak lalu lawang mobil-mobil operasional perusahaan tambang jenis double cabin 4x4, terlihat pula penginapan dan hotel kelas melati di Belopa yang terlihat ramai walaupun kita tau tingkat okupasi hunian hotel pada masa pandemi ini sangat rendah. Ternyata itu disebabkan oleh mulai geliatnya operasional tambang emas yang dikenal dengan nama Blok Awak Mas di Desa Rante Balla Kec. Latimojong yang izinnya dimiliki oleh PT. Masmindo Dwi Area.  Secara histori, keberadaan emas di wilayah pengunungan Latimojong ini konon telah jadi cerita sejak puluhan tahun lalu (50 tahun lalu) , pun cerita rakyat tentang emas itu kadang menjadi mitos yang kadang diceritakan diluar nalar ilmiah –seperti cerita, tahun 80-an saat kecil dulu kami sering mandi-mandi disekitar sungai Bajo, ada cerita bahwa terdapat bongkaran emas sebesar kerbau dibawah sungai Bajo itu- masyarakat umum tak secara penuh mempercayai adanya batuan mineral b...
Baca selengkapnya

Potensi Luwu

Gambar
Dengan semboyan “wanua mappattuo naewai alena ” yang mencerminkan kemandirian dan kemajuan, Kabupaten Luwu terus membangun dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki sejalan dengan tujuan otonomi daerah, tujuan pembangunan nasional dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan nasional saat ini.  Secara geografi, Kabupaten Luwu sekitar 45,87% merupakan daerah pegunungan dan 21,98% merupakan wilayah pesisir sehingga memiliki potensi sumber daya alam baik agropolitan maupun minapolitan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar yaitu 53,80% didominasi pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Produksi beras mencapai 65,17 ribu ton pada tahun 2023. Angka tersebut merupakan konstribusi terbesar ke-6 di Sulawesi Selatan. Jika selama ini produksi Gabah Kering Panen (GKP) yang sebagian besar dimobilisasi ke pabrik-pabrik beras di Sidrap dimana secara umum setiap tahun di Luwu Raya memproduksi 350.000 ton gabah kering, maka untuk meningkatkan nilai tambah secara ekonomi, sa...
Baca selengkapnya