kosmastoding

Beberapa pekan terakhir ini kembali marak demontrasi penolakan atas kenaikan BBM yang diumumkan secara resmi pemerintah pada 3 September 2022 berlaku sejak pukul 14.30 WIB yang seolah diluar kebiasaan timing pengumumannya. Alasan kenaikan itu menurut pemerintah akibat harga minyak dunia yang secara konstan tetap pada kisaran 100 dollar per barel, yang pemicunya salah satunya perang Rusia-Ukraina yang berjalan lama dan mungkin berkesinambungan. Akibatnya alokasi subsidi BBM dalam APBN tahun 2022 ini naik 3,5 kali lipat dari tahun 2021 menjadi 502 triliun dimana tahun 2021 lalu ‘hanya’ 183 trilun. Bahkan proyeksi pemerintah jika tidak ada kenaikan BBM ini sampai akhir tahun 2022 subsidi bisa mencapai lebih dari 640 trilun, belum lagi subsidi terhadap LPG dan tarif listrik. Nilai 18,5% subsidi BBM terhadap APBN tahun 2022 (sebesar 2.714 triliun) itu sangatlah besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya subsidi itu diproyeksi akan menyebakan defisit hingga Rp 868 triliun at...

Dalam implementasi reformasi birokrasi yang menjadi rencana strategis pemerintahan Jokowi menuju birokrasi pemerintahan Indonesia yang handal, memiliki daya saing dan adaftif terhadap perkembangan jaman dimasa yang akan datang, salah satunya dengan peningkatan SDM birokrat yang akan mendukung percepatan reformasi birokrasi tersebut. BKPSDM Luwu yang dipimpin A. Muh. Ahkam Basmin, S.STP, MM melaksanakan uji kompetensi pejabat administrator selama 4 hari yang diawali dengan uji kompetensi teknis, managerial, dan sosial kultural yang dikuti oleh beberapa sekertaris OPD, camat, sekcam dan kepala bidang. Jabatan administrator yang merupakan jabatan antara atau manager memiliki tugas yang strategis dalam menjembatani, mengoperasikan dan menjaga kebijakan-kebijakan pimpinan dalam organisasi birokrasi. Bentuk kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan diperlukan zaman sekarang ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang kedepan akan semakin banyak tantangan era kemajuan teknologi dan social...

disclaimer : tulisan ini merupakan analisa dengan uji asumsi pribadi dengan basis data sekunder dengan melakukan prediksi, dibuat sebagai masukan dan saran bagi perjuangan pembentukan provinsi Luwu Raya Pada Rabu 6/4/2022 Badan legistif DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran provinsi baru di tanah Papua yaitu Provinsi Papua Selatan (Anim Han), Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago), ketiganya menggukanan nama adat sebagai penamaan nama provinsi baru. Walupun terdapat penolakan dari masyarakat yang mengatasnamakan Majelis Rakyat Papua (MRP) karena dinilai pemekaranan daerah otonomi baru ini cenderung “ top down ” atas kemauaan sebagian elit politik pusat bukan atas kemauan dari bawah rakyat Papua sendiri ( button up ), namun secara ketatanegaraan RUU ini tinggal selangkah lagi akan disahkan menjadi UU juga apabila kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru telah dicabut. Yang kemingkinan besar moratorium itu ak...