Connected Governance

Salah satu sistem transportasi massal yang beroperasi di wilayah ‘Jabotabek’-nya Makassar  yang biasa disebut Mamminasata yaitu Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata dilaksanakan berdasarkan Perpres No.55/2011 tentang RTRW Mamminasata direncanakan sejak tahun 2011, mulai konstruksi tahun 2012 dan mulai beroperasi tahun 2024. Moda ini sempat menjadi harapan baru untuk mengatasi masalah kemacetan namun dari rencana 11 koridor, pengoperasiannya hanya sempat berjalan pada 5 koridor. Perum Damri sebagai operator yang ditunjuk pemerintah menutup 3 koridor karena tak sanggup menahan kerugian karena tidak mendapatkan subsidi dan jumlah penumpang (load factor) yang semakin berkurang. Sejak tahun 2020 layanan BRT Mamminasata berhenti beroperasi karena berbagai persoalan.  

Sebagai gantinya, tahun 2021 pemerintah meluncurkan sistem BRT bernama Teman Bus yang melayani 5 koridor, jika BRT Mamminasata digagas oleh Kementrian Perhubungan dengan penanggung jawab Pemprov Sulawesi Selatan, Teman Bus ini digagas oleh Pemprov Sulsel namun mendapat subsidi dari pusat berupa Buy the Service (BTS) yaitu layanan dihitung per-km telah dibayar oleh APBN sehingga masyarakat pengguna tidak membayar alias gratis. Namum lagi-lagi proyek transportasi tersebut terhenti pada tahun 2024 karena tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah pusat, maka pada tahun 2025 demi memenuhi permintaan masyarakat, pemprov Sulsel kembali meluncurkan Trans Sulsel yang pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh APBD provinsi Sulawesi Selatan. Trans Sulsel sampai saat ini masih beroperasi dengan melayani 2 koridor.

Berdasarkan beberapa penelitian, BRT Mamminasata berhenti beroperasi salah satu penyebab yaitu hubungan koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif karena dilaksanakan dengan lintas koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Metode koordinasi dan komunkasi masih dilakukan secara interpersonal antar instansi dan masih adanya fenomena ego sektroral dalam organisasi birokrasi. 

Salah satu persoalan koordinasi dalam birokrasi saat ini yaitu masih dengan SOP/flowchart secara manual berdasarkan Permen PANRB No.35/2012 didominasi oleh surat-menyurat, rapat koordinasi, disposisi berjenjang, serta pertukaran dokumen yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dinilai menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan proyek strategis nasional bidang transportasi tersebut. Penelitian tahun 2021 juga menunjukkan saat ini hanya 35% pemerintah daerah yang memiliki sistem koordinasi digital yang efektif dan riset lain menunjukkan penerapan teknologi digital berbasis cloud seperti BIM dapat meningkatan efektifitas sebesar 23% pada proyek konstruksi.

Sebagian besar penelitian-penelitian transportasi tentang BRT berfokus pada elemen teknis transportasi, seperti jaringan fisik, kinerja layanan, dan integrasi moda, belum ada yang mengkaji terkait jaringan kelembagaannya. Analisis jaringan sosial seperti Social Network Analysis (SNA) dengan aplikasi seperti Ucinet dan Gephi selama ini lebih banyak digunakan dalam memetakan pengguna media sosial dan dalam dunia politik untuk memetakan pola opini dan kampanye. Karena itu muncullah penelitian terbaru yang dilakukan sejak 2022 sebagai riset disertasi bidang teknik sipil konsentrasi transportasi untuk menggabungkan dan mengitegrasikan analisis jaringan transportasi fisik dan jaringan birokrasi kelembagaannya.

Riset-riset dalam penelitian ini dilakukan melibatkan 25 stakeholder sebagai objek penelitian yang terdiri dari beberapa kementrian (perhubungan, bappenas, kemenko perekonomian), pemprov Sulsel, 4 pemerintah daerah dalam aglomerasi Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa Takalar), perum Damri, organda, konsultan, kontraktor dan beberapa perguruan tinggi.

Riset awal menunjukkan bahwa dari 25 instansi yang terlibat diawal proyek hanya 20 instansi yang terlibat secara langsung sampai proyek tersebut beroperasi, Dari pengukuran sentralitas dengan analisis jaringan social dimana nilai empirisnya density lebih kecil dari standar deviasi menggambarkan pola koordinasi antar instansi masih renggang dan komunikasi tidak terdistrubisi secara merata. Riset ini juga menunjukkan instansi mana yang paling aktif, instansi yang berperan sebagai key player dan instansi sebagai pengendali dalam proyek nasional tersebut.

diagram sosiogram penerapan SOP manual (existing)

diagram sosiogram penerapan framework digital berbasis cloud

Disertasi ini menawarkan kebaruan atau novelty berupa model kerangka kerja koordinasi dan komunikasi antar intansi dengan framework digital berbasis cloud dimana hubungan koordinasi lebih banyak secara digital namun tetap dilakukan tahapan verifikasi lapangan, dengan model ini pengambilan keputusan dilakukan secara real-time, terdokumentasi dan terstruktur. 

Penerapan framework digital ini menunjukkan terjadi kenaikan efektifitas hubungan koordinasi sebesar 86% bahkan bertambah lagi 17% dengan penerapan model pengembangannya. Framework ini akan membagi peran masing-masing stakeholder sebagai penanggun jawab, key player atau sebagai pengendali (fasilitator) dalam proyek. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan BRT tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh struktur jaringan koordinasi antar intansi/lembaga. Integrasi antara jaringan fisik dan jaringan kelembagaan, diharapkan sistem transportasi massal Indonesia dapat dikelola lebih efektif dan berkelanjutan. Bahwa struktur jaringan organisasi birokrasi yang atur dengan framework/SOP yang baik akan berpengaruh pada kualitas koordinasi dan komunikasi dan secara simultan akan meningkatkan efektifitas layanan transportasi seperti sistem BRT.

model framework connected governance (novelty)

 

Walaupun penelitian ini mengkaji sistem transportasi massal namun model ini juga dapat diimplementasikan pada bidang lain baik sektor birokrasi maupun swasta dan direkomendaskan sebagai kebijakan atau policy dalam bentuk peraturan pemerintah untuk pedoman SOP dalam koordinasi birokrasi kedepan yang telah melibatkan banyak pihak baik swasta, perguruan tinggi dan insan pers bahkan lembaga luar negeri. 

Model ini juga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan (reformulasi) sistem transportasi massal kedepan yang melibatkan banyak stakeholder. Hasil riset ini juga telah dipersentasikan dan dipublikasikan pada seminar nasional transportasi di Madiun, seminar internasional di Univesitas Teknologi Malaysia (UTM) dan jurnal internasional terindeks scopus (Q2) pada Etasr yang berbasis di Yunani. Pada seminar Forum Studi Transportasi kerjasama antar perguruang tingi (FSTPT) tahun 2024, hasil riset ini dinobatkan sebagai terbaik ke-2 tingkat nasional kategori pascasarjana. Model ini telah terdaftar sebagai hak cipta di kementrian hukum dengan nomor EC002026112126.    

Penelitian ini berjudul ‘Model Kerangka Kerja (framework) Hubungan Koordinasi dan Komunikasi untuk Efektifitas Layanan BRT Mamminasata Berbasis Social Network Analysis (SNA)’ dilakukan oleh Kosmas Toding sebagai mahasiswa doktoral teknik sipil Universitas Hasanuddin yang saat ini bekerja sebagai PNS dengan jabatan inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi Inspektorat Kab. Luwu. Penelitian dibimbing oleh tim promotor (prof. Isran Ramli, prof. Sakti Adjisasmita dan Dr. Asad Abdurahman). Hasil penelitian ini telah melewati tahapan seminar hasil, ujian tutup dan telah dipertahankan dalam sidang promosi doktor pada 16/7/2026 di kampus teknik Gowa yang diuji oleh tim penguji (prof. Sumarni Hamid Aly, prof. Rusdi Usman, Dr. Muralia Hustim dan Dr. Yahya) dengan penguji eksternal prof. Ludfi Djakfar dari Universita Brawijaya, Malang